PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Pengertian PT Perorangan diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham No. 21/2021”). Adapun PT UMK hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pribadi kodrati, bukan badan hukum.
Pendirian Perusahaan
Pendirian PT Perorangan
Jangka Waktu
3 - 5 Hari Kerja
Estimasi Biaya
Lingkup Pengurusan
- Pendampingan Konsultan Hukum
- Dokumen pendirian (Pernyataan setor modal, pernyataan domisili, dan sebagainya)
- Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak
- Pengurusan Dokumen lainnya (Izin usaha, izin komersial atau operasional, dan sebagainya)
Proses
- Lengkapi persyaratan
Persiapkan dan lengkapi data yang dibutuhkan dalam formulir yang telah disediakan. Anda akan menerima draft akta dan dokumen lain untuk dikonfirmasi.
- Proses pendirian
Proses pendirian Perseroan Perorangan terdiri dari pendaftaran melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pendaftaran Perseroan Perorangan ke sistem Online Single Submission (OSS).Penerbitan dokumen
- Penerbitan dokumen
Setelah terbit, Anda dapat download seluruh dokumen seperti penerbitan sertifikat Perseroan Perorangan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, izin komersial atau operasional, dan dokumen lainnya. Untuk dokumen fisik, akan dikirimkan ke alamat Anda.
Persyaratan Dokumen
- Scan KTP pendiri
- Scan NPWP aktif pendiri
- Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan
Layanan Terkait Lainnya
Pengurusan Perizinan
Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Menengah
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. ...
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
1. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Parmenkraf) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 2. ...
Kesekretariatan Perusahaan
Pelaporan WLK (Wajib Lapor Ketenagakerjaan)
Wajib Lapor Ketenagakerjaan merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melaporkan perihal ketenagakerjaannya sebagai informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di ...
Kesekretariatan Perusahaan
Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Saat ini, setiap pekerja di Indonesia dapat menikmati jaminan sosial dari pemerintah dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Yayasan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang