Firma merupakan sebuah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
Pendirian Perusahaan
Pendirian Firma
Jangka Waktu
Estimasi Biaya
Lingkup Pengurusan
- Pendampingan Konsultan Hukum
- Dokumen Pendirian (surat kuasa, pernyataan domisili, dsb.)
- Pendaftaran penuh pada daftar firma (Akta Notaris dan SK Kemenkumham)
Proses
- Lengkapi persyaratan
Permohonan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
- Proses pendirian
Pembuatan akta pendirian perkumpulan dilakukan melalui notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- Penerbitan dokumen
Permohonan pendaftaran pendirian Firma diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dan setelah permohonan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Firma.
Persyaratan Dokumen
- Fotokopi kartu identitas atau KTP pendiri perusahaan (minimal 2 orang)
- Pas foto penanggung jawab
- Fotokopi PBB di tahun terakhir
- Surat domisili perusahaan
- Surat kontrak perusahaan
- Nama firma
- Struktur kepengurusan
- Maksud dan tujuan usaha firma (bidang usaha yang diinput harus sesuai KBLI 5 digit)
- Dokumen terkait lainnya
- Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh NPWP
Layanan Terkait Lainnya
Kesekretariatan Perusahaan
Pelaporan WLK (Wajib Lapor Ketenagakerjaan)
Wajib Lapor Ketenagakerjaan merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melaporkan perihal ketenagakerjaannya sebagai informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di ...
Kesekretariatan Perusahaan
Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Saat ini, setiap pekerja di Indonesia dapat menikmati jaminan sosial dari pemerintah dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Yayasan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Izin Klinik Hewan
Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Daycare
Daycare atau Taman Penitipan Anak (“TPA”) merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (“PAUD”) jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak ...