Sejak adanya tourism boom setelah pandemi, usaha pariwisata merupakan industri yang berkembang luas. Di seluruh pelosok dunia, semua pemerintah berupaya untuk mengembangkan pariwisata sebagai upaya untuk mendorong ekonomi lokal. Untuk memfasilitasi pariwisata mancanegara dan lokal, usaha biro perjalanan wisata merupakan solusi bagi para pendiri usaha dan Pemerintah lokal yang ingin meningkatkan rekognisi atas industrinya. Maka usaha biro perjalanan wisata memiliki prospek yang sangat menarik. Dengan demikian, pendiri usaha biro perjalanan wisata perlu memperhatikan berbagai ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan di Indonesia.
Pengurusan Perizinan
Biro Perjalanan Wisata
Jangka Waktu
Estimasi Biaya
Lingkup Pengurusan
- Pendampingan Konsultan Hukum;
- Dokumen pendirian (Pernyataan setor modal, pernyataan domisili, dan sebagainya);
- Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Pengurusan Dokumen lainnya (Izin usaha, izin komersial atau operasional,sertifikat laik sehat, perizinan berusaha villa, dan sebagainya).
Proses
- Persiapan data pendirian;
- Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Pendirian Badan Hukum melalui sistem Online Single Submission (OSS);
- Perolehan Sertifikat Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L );
- Permohonan perizinan usaha biro perjalanan wisata melalui sistem Online Single Submission (OSS);
- Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha;
- Penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
Persyaratan Dokumen
- Scan KTP pendiri;
- Scan NPWP aktif pendiri;
- Scan BPJS pendiri;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar;
- Sertifikat standar K3L;
- Proposal Bisnis Usaha Biro Perjalanan Wisata;
- Surat Izin Tempat Usaha;
- Surat Izin Tetap atau Sementara untuk menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).
Layanan Terkait Lainnya
Kesekretariatan Perusahaan
Pelaporan WLK (Wajib Lapor Ketenagakerjaan)
Wajib Lapor Ketenagakerjaan merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melaporkan perihal ketenagakerjaannya sebagai informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di ...
Kesekretariatan Perusahaan
Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Saat ini, setiap pekerja di Indonesia dapat menikmati jaminan sosial dari pemerintah dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Yayasan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang ...
Pengurusan Perizinan
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Izin Klinik Hewan
Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Daycare
Daycare atau Taman Penitipan Anak (“TPA”) merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (“PAUD”) jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak ...